Pelayanan Publik Masih Sangat Lemah --- Mendag Akan Luncurkan Aplikasi HP Bagi Pedagang --- KKP Tangkap Lima Kapal Ikan Diawaki Warga Thailand --- Gubernur BI Salut Peran Pemda Gorontalo

Nusantara

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pangkep Segera Dibentuk

Pangkep, InfoPublik - Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Kabupaten Pangkep yang dilaksanakan di ruangan pertemuan wakil bupati, dibuka oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Pangkep Drs.H.Anwar Recca,MM, Selasa (3/9).

Sejak diberlakukannya ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan  (ULP) pada setiap K/L/D/I, Pemkab Pangkajene dan Kepulauan sampai saat ini belum membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana yang diamanatkan.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (perpres 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya telah mengamanatkan dibentuknya suatu unit permanen, yaitu suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada, khusus untuk melayani dan melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pasal 130 ayat (1) Perpres 54/2010 diamanatkan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk paling lambat pada tahun anggaran 2014, namun dari sudut pandang kebutuhan pelayanan terhadap sistem dan aparatur pemerintahan dengan hasil akhir pelayanan terhadap masyarakat,

Sekda H.Anwar Recca dalam sambutannya mengatakan, dalam usaha pencapaian prinsip-prinsip proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pembentukan ULP ini juga untuk menunjang kinerja SKPD/Unit kerja kembali terfokus pada tupoksi, tidak lagi memikirkan proses lelang yang cukup memerlukan waktu dan energi sehingga lebih efektif dan optimal.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Ir.Jhon Pailan dari Diklat PU Prov.Sulsel. ULP, disebutnya, merupakan solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia pangadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara terpadu melalui ULP dan LPSE juga sebagai salah satu upaya untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun anggaran yang dipergunakan dalam proses pengadaan barang/dilakukan dengan perencanaan yang berkualitas.

“Serta proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengadaan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh panitia adhoc (sementara) yang masing-masing mempunyai tupoksi sendiri di instansinya,” kata Jhon. (erul/toeb)